Tugas PKN Etika Politik

Pengertian Etika

Etika adalah ilmu yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.  Etika dibagi menjadi tiga yaitu khusus, individual dan sosial, Etika khusus adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar dengan hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupan. Sedangkan etika social adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai mahluk sosial atau umat manusia Etika individu adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu terhadap dirinya sendiri.

Pengertian Politik

Pengertian politik berasal dari kata Politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan atau decisionsmaking mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih. Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada.  Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suartu kekuasaan (power), dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Etika Politik dan Etika Pancasila

Etika dan politik terdapat hubungan yang pararel yaitu hubungan tersimpul pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai , tujuan yang ingin dicapai oleh etika dan politik adalah terbinanya warga negara yang baik , yang susila , yang setia pada negara. Dari semua tujuan tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban moral dari setiap warga Negara sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara berpolitik yang baik dan rohani. Pengertian politik dalam proses pemakainnya dewasa ini sudah terasa sangat jauh menyimpang atau jauh lebih luas dari pengertian asalnya, konsekuensinya adalah timbul perasangka sikap sinis , sikap muka dua. Disamping timbulnya sikap pura-pura bidang politik ,atau orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Kaitannya dengan pancasila maka etika politik dengan rasa etik tidak lain adalah etika Pancasila. Pancasila sebagai etika politik bagi bangsa dan negara Indonesia adalah etika yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila. yaitu:

1.      Etika yang berjiwa Ketuhanan yang Maha Esa

2.      Etika yang berprikemanusiaan

3.      Etika yang dijiwai oleh rasa kesatuan nasional

4.      Etika yang berjiwa demokrasi

5.      Etika yang berkeadilan sosia

PENERAPAN ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Manusia dalam hidupnya tidak lepas dari manusia lain. Untuk itu, manusia perlu hidup berkelompok (zoon politicon) yang menampilkan insan berfikir sekaligus sebagai insan usaha (homo economicus). Hal itu dilakukan selain sebagai kodratnya, dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia memilih bentuk (organisasi) negara yang dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (respublica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan. Pada umumnya, kegiatan kenegaraan kaitannya dengan hasil perjanjian bermasyarakat, orang beranggapan bahwa kegiatan kenegaraan meliputi:

1. Membentuk hukum atau kewenangan legislatif.
2. Menerapkan hukum atau kewenangan eksekutif.
3. Menegakkan hukum atau kewenangan yudikatif.

Oleh karena itu, analisis kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari analisis tata hukum. Konstitusi adalah suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, yang seringkali diperluas dalam organisasi apapun. Sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara maka konstitusi pada umumnya memuat:

• Hal-hal yang dianggap fundamental dalam berorganisasi.
• Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup berkelompok oleh suatu bangsa, sekalipun oleh bangsa lain tidak dianggap demikian.
• Hal-hal yang dicita-citakan, sekalipun hal itu seolah-olah sulit untuk dicapai karena idealistik.

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Banyak rakyat Indonesia yang beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dan mereka para pelaku politik rela untuk melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh  sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Rakyat sendiri masih belum merasakan bantuan yang mereka dapatkan dari para pemerintah Indonesia karena kesejahteraan dari para rakyat masih jauh dari kata terpenuhi. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik, karena bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan dan sesuatu yang buruk untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya adalah masalah gaji DPR yang sangat besar yang mereka peroleh untuk setiap bulannya, tetapi gaji yang diperoleh tidak sesuai dengan program kerja yang dilakukan oleh para wakil rakyat, malah menambah kemiskinan bagi rakyat karena semakin banyak wakil rakyat yang melakukan korupsi pada saat itu. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena disaat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia.

Analisis Kebijakan Kenaikan  Harga BBM

Berita tentang naiknya harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru lagi bagi rakyat di Indonesia. Kenaikan harga BBM ini terjadi diakibatkan karena harga BBM di Indonesia merupakan harga BBM termurah di kawasan ASEAN, untuk harga Rp 4.500 per liter terlalu murah dibandingkan dengan harga BBM Industri, yaitu Rp 9.300 per liter, harga untuk BBM di Indonesia memang merupakan harga yang tergolong terlalu jauh. Maka dari itu pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM guna untuk mencegah terjadinya atau merangsangnya penyelundupan  yang terjadi karena murahnya harga BBM telah merangsang penyelundupan, baik kepada sektor industri atau pertambangan, maupun penyelundupan ke luar negeri, seperti contoh penyeludupan bahan bakar yang sering terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara, karena dengan harga yang murah BBM di Indonesia, menyebabkan oknum-oknum luar menjual harga BBM tersebut lebih tinggi sehingga bisa menambah keuntungan bagi perseorangan, bukan keuntungan bagi negara. Karena secara tidak langsung yang menjual secara eceran itu mengambil apa yang harusnya milik negara. Padahal untuk harga satu liter hanya merogoh gocek Rp 4.500 per liter apabila orang luar menjual bisa sekitar Rp 6.000 sampai Rp  8.000, hal ini yang menyebabkan kerugian bagi negara, BBM yang habis tetapi jadi dijual kembali oleh para penyelundup. Maka dari itu, saya pribadi tidak setuju untuk menaikkan harga BBM di Indonesia walaupun untuk mengurangi penyelundupan penjualan BBM di Indonesia, sehingga dapat menyebabkan harga-harga yang lain seperti harga bahan-bahan pokok harus naik, mau tidak mau kita sebagai rakyat harus menaati dan menuruti kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, mungkin akan berdampak buruk bagi rakyat yang kurang mampu karena kenaikan harga BBM membuat mereka semakin berat untuk berbelanja karena naiknya harga bahan-bahan pokok.