MASALAH KEPENDUDUKAN

Suatu masalah di dalam kependuduk dapat disoroti dengan pendekatan sistem. Sistem merupakan suatu totalitas bagian atau satuan komponen yang terdiri dari berbagai sub komponen yang saling tergantung, saling berkaitan, saling berinteraksi, saling menentukan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu dan harus diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Di dalam kebijaksanaan kependudukan nasional terdapat tujuan untuk mempengaruhi sistem demografi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem-sistem yang lain dalam makro sistem kependudukan, untuk membawa penduduk menuju suatu keadaan dimana ciri dan perilaku demografinya menguntungkan bagi pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Salah satu fenomena yang sudah menjadi masalah dapat disebut antara lain :

1. tekanan-tekanan pada usaha peningkatan ekonomi karena jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang cepat
2.  tekanan-tekanan pada usaha pembangunan, pendidikan dan tenaga kerja karena komposisi penduduk yang muda dan pertambahan yang cepat dari golongan penduduk usia sekolah dan tenaga kerja
3.  masalah-masalah pada usaha keamanan dan pembangunan daerah karena tidak terpenuhinya kesempatan kerja dan kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak merata.

Kebijaksanaan di dalam bidang-bidang pembangunan yang lain pada hakikatnya bertujuan pada peningkatan kualitas hidup melalui sistem-sistem diluar sistem demografi tersebut dan sebagian dari kebijaksanaan tersebut selain tertuju untuk mengatasi masalah juga dapat secara langsung mempengaruhi sistem demografi.

Kebijaksanaan Kependudukan

           Yang dimaksud kebijaksanaan adalah suatu yang meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk yang menghendakinya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan kepada penduduknya. Untuk lebih terperinci mengenai kebijaksanaan kependudukan yang ada di Indonesia pada masa lampau yang mungkin masih diterapkan saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang.
3. Program keluarga berencana berperan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujutkan keluarga kecil sejahtera serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat turunnya tingkat kelahiran.
5. Jumlah peserta keluarga berencana perlu makin ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Penanganan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda, perlu ditingkatkan dan lebih diperluas.

Pertambahan Penduduk dan Lingkungan Pemukiman

Dilihat dari segi lingkungan, masalah pemukiman merupakan masalah kependudukan. Ketika manusia berjumlah terbatas dan hidup serba sahaja, maka cara hidup dan bermukim manusia diserasikan dengan lingkungan alam. Waktu itu kita tidak mengenal masalah lingkungan hidup. Namun manusia bertambah banyak dan akal pikirannya berkembang, sehingga cara hidup dan bermukim tidak lagi diserasikan dengan lingkungan alam. Malah sebaliknya lingkungan yang diubah untuk dicocokkan dengan cara hidup dan bermukim manusia. Setiap ruang dirombak untuk membangun berbagai bentuk perumahan dengan fasilitas pelayanan hidup yang bermacam-macam, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hiburan atau pasar yang harus ditunjang oleh prasarana jalan, angkutan, listrik, air minum dan sebagainya.

Yang menjadi suatu rangkaian hal tersebut adalah jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, permukimannya terus berkembang, dan pengaruhnya kepada lingkungan hidup makin besar pula. Peledakan penduduk menyebabkan pula membesarnya lagi urbanisasi, sehingga tidak ada satu kotapun yang mampu menampung arus penghuni baru yang datang dari daerah pedesaan. Karena kota tidak mampu menampung arus yang datang akibatnya pengangguran di kota makin lama makin membengkak. Daerah pemukiman bertambah luas, sampah berserakan dimana-mana, persediaan air yang sehat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hasilnya wabah penyakit menyerang masyarakat.

Suatu proyek seperti perumahan dibangun, pasar diperbaiki, pedagang kakilima dilokalisasi, jalan-jalan diperbesar dan diperbaiki, akan tetapi bersamaan dengan pembangunan tersebut timbul masalah lain, masalah harga tanah yang terus-menerus meningkat yang menimbulkan spekulasi dan masalah penyediaan perumahan bagi golongan yang kurang mampu.

                          Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Pada suatu negara-negara yang anggaran pendidikannya paling rendah, biasanya menunjukkan angka kelahiran yang tinggi. Tidak hanya persediaan dana yang kurang, tetapi komposisi usia secara piramida pada penduduk yang berkembang dengan cepat juga berakibat bahwa rasio antara guru yang terlatih dan jumlah anak usia sekolah akan terus berkurang. Akibatnya, banyak negara yang sebelumnya mengarahkan perhatian terhadap pendidikan universitas, secara diam-diam mengalihkan sasarannya.

Seorang ahli antropologi Amerika yang bernama Helen Callaway, mempelajari masayakat buta huruf, menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi dan perluasan pendidikan dasar telah memperluas jurang pemisah antara pria dan wanita. Hampir di mana-mana pria diberikan prioritas untuk pendidikan umum dan latihan-latihan teknis. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia. Sebaliknya pengetahuan dunia ditekan secara tajam pada tingkat yang terbawah.

Peningkatan penduduk yang cepat, lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan fasilitas pendidikan menghambat program persamaan/perimbangan antara laki-laki dan wanita, pedesaan dan kota, dan antara bagian masyarakat yang kaya dan miskin.

Akibat dari suatu dinamika penduduk terhadap pendidikan juga dirasakan pada keluarga. Penelitian yang dilakukan pada beberapa negara dengan latar belakang budaya yang berlainan menunjukkan bahwa jika digabungkan dengan kemiskinan, keluarga dengan jumlah anak banyak dan jarak kehamilan yang dekat, menghambat perkembangan berfikir anak-anak, berbicara dan kemauannya, di samping kesehatan dan perkembangan fisiknya. Kesulitan orang tua dalam membiayai anak-anak yang banyak, lebih mempersulit masalah ini.

Peledakan penduduk yang cepat menghambat program-program perluasan pendidikan, juga mengarah pada aptisme di dunia yang kesulitan untuk mengatasinya.

                                        Masalah Kemiskinan

Yang menjadi wabah penyakit yang menyerang negara-negara sedang berkembang dewasa ini adalah kemiskinan berserta saudara kembarnya keterbelakangan. Karena dalam kenyataannya kedua hal itu melemahkan fisik dan mental manusia yang tentunya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Proyek di negara-negara sedang berkembang bukan hanya meningkatan pendapatan nasional, tidak lagi hanya menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa, tetapi pembangunan mengandung pula unsur membangun manusia jasmaniah, rohaniah dan mengubah nasib manusia untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk mengatasi ini pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa upaya diantaranya; BIMAS, BUUD/KUD, Kredit Candak Kulak, SD INPRES, dimasa orde baru dicanangkan 8 jalur pemerataan, dan terakhir ini dicanangkan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada masa reformasi dikembangkan berbagai jenis kebijakan pembangunan, antara lain: kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) untuk petani di pedesaan, usaha ekonomi desa (UED), kredit usaha rakyat (KUR). Begitu juga untuk memacu kualitas sumberdaya manusia pemerintah mewajibkan setiap penduduk Indonesia minimal pendidikannya setingkat dengan sekolah lanjutan pertama (SLTP) atau dikenal dengan program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), bahkan beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan wajib belajar 12 tahun.

Sebab-sebab Kemiskinan

Sebab-sebab kemiskinan yang pokok bersumber dari empat hal, yaitu mentalitas si miskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki, ketidakmampuannya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, dan peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan. Sesungguhnya keempat hal ini dalam kenyataannya kait mengait.

Jika seseorang telah terperangkap dalam jurang kemiskinan, dan tidak lagi melihat untuk keluar dari jurang itu, maka ia cenderung mengambil sikap "nerimo" dalam bahasa Jawanya atau accommodation. Sikap ini bukanlah sikap yang seluruhnya irasional.

Dilihat dari pandangan lain kemiskinan juga identik dengan keterbelakangan. Hal ini akan menyulitkan atau menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Keterkaitan ini dapat dilihat pada Gambar 10. Masyarakat yang berpenghasilan renadah kemampuan menabung dan pembentukan investasi baik dari sisi modal maupuan keterampilam sangat kecil. Kondisi ini berdampak terhadap daya saing meraih peluang kerja.

Sumber : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP : Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan, Lembaga Penelitian Universitas Riau